Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), tahun 2013 ini, segera membangun 250.000 rumah murah di Malang, Jawa Timur, untuk PNS/ASN serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz. Djan mengatakan bahwa kebutuhan rumah setiap tahun selalu meningkat. Pada Maret akan mulai dibangun untuk memenuhi permintaan di Malang. Masalah pembangunan 250.000 di Malang itu telah dilaporkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan SBY menyambut positif. Presiden senang dan bahkan bersedia ke Malang nanti untuk melihat rumah-rumah itu.
Djan menambahkan, dari 250.000 rumah yang akan dibangun di Malang, sebanyak 10.000 diantaranya konsepnya dari Kemenpera, bukan dari pengembang.
Selain itu, kata Djan, Kemenpera akan menghidupkan kembali pembangunan 1.000 tower atau rumah susun, yang sebelumnya tidak berjalan. "Saya ingin menghidupkan kembali rencana membangun seribu tower, tapi saya akan melakukan revisi dulu, sedikit," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) terus mendorong pemilikan rumah bagi para PNS di Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, Ariev Baginda Siregar, mengungkapkan, pemerintah melalui Kemenpera dan Bapertarum PNS memiliki sejumlah program yang dapat dimanfaatkan para PNS. Salah satunya bantuan uang muka dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.
Seperti Bantuan Uang Muka (BUM) dan sebagian biaya membangun senilai total Rp 15 juta kepada PNS golongan I hingga III dan kredit lunak khusus perumahan senilai Rp 13 juta yang bunganya hanya 6%. Selain bantuan FLPP untuk membeli rumah dengan suku bunga rendah sebesar 7,25%.
“Kami akan terus mendorong PNS untuk memiliki rumah, meskipun melalui kredit. Para PNS di Indonesia memang belum menyadari sepenuhnya bahwa kepemilikan rumah merupakan salah satu hal penting yang harus diprioritaskan,” kata dia.
Menurut Ariev, PNS di Indonesia kebanyakan memilih kredit konsumtif untuk membeli kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik ketimbang kredit perumahan. Dengan banyaknya kredit yang diambil, tak heran bila repayment PNS berkurang di perbankan. Seperti diketahui, realisasi penetrasi pasar perumahan untuk PNS yang dibeli melalui pola kredit maupun tunai sejak 2003 berkisar di 12%.
Sedangkan jumlah PNS yang belum memiliki rumah sekitar 30% dari total 4,5 juta PNS. Untuk meminimalisir PNS yang belum memiliki rumah, Bapertarum PNS tahun ini akan lebih pro aktif menjemput bola di pasar perumahan PNS. Pihaknya akan melakukan road show ke sekitar 262 kabupaten/ kota di Indonesia untuk mengajak pemerintah daerah, developer, bank menawarkan perumahan kepada PNS.
Kemudian menghimbau PNS memanfaatkan bantuan yang disediakan Kemenpera dan Bapertarum PNS. Perubahan pola pikir PNS juga diperlukan, bahwa kepemilikan rumah sendiri merupakan aset dan memberikan ketenangan bekerja.
Suara Pembaruan
Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz. Djan mengatakan bahwa kebutuhan rumah setiap tahun selalu meningkat. Pada Maret akan mulai dibangun untuk memenuhi permintaan di Malang. Masalah pembangunan 250.000 di Malang itu telah dilaporkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan SBY menyambut positif. Presiden senang dan bahkan bersedia ke Malang nanti untuk melihat rumah-rumah itu.
Djan menambahkan, dari 250.000 rumah yang akan dibangun di Malang, sebanyak 10.000 diantaranya konsepnya dari Kemenpera, bukan dari pengembang.
Selain itu, kata Djan, Kemenpera akan menghidupkan kembali pembangunan 1.000 tower atau rumah susun, yang sebelumnya tidak berjalan. "Saya ingin menghidupkan kembali rencana membangun seribu tower, tapi saya akan melakukan revisi dulu, sedikit," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) terus mendorong pemilikan rumah bagi para PNS di Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, Ariev Baginda Siregar, mengungkapkan, pemerintah melalui Kemenpera dan Bapertarum PNS memiliki sejumlah program yang dapat dimanfaatkan para PNS. Salah satunya bantuan uang muka dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.
Seperti Bantuan Uang Muka (BUM) dan sebagian biaya membangun senilai total Rp 15 juta kepada PNS golongan I hingga III dan kredit lunak khusus perumahan senilai Rp 13 juta yang bunganya hanya 6%. Selain bantuan FLPP untuk membeli rumah dengan suku bunga rendah sebesar 7,25%.
“Kami akan terus mendorong PNS untuk memiliki rumah, meskipun melalui kredit. Para PNS di Indonesia memang belum menyadari sepenuhnya bahwa kepemilikan rumah merupakan salah satu hal penting yang harus diprioritaskan,” kata dia.
Menurut Ariev, PNS di Indonesia kebanyakan memilih kredit konsumtif untuk membeli kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik ketimbang kredit perumahan. Dengan banyaknya kredit yang diambil, tak heran bila repayment PNS berkurang di perbankan. Seperti diketahui, realisasi penetrasi pasar perumahan untuk PNS yang dibeli melalui pola kredit maupun tunai sejak 2003 berkisar di 12%.
Sedangkan jumlah PNS yang belum memiliki rumah sekitar 30% dari total 4,5 juta PNS. Untuk meminimalisir PNS yang belum memiliki rumah, Bapertarum PNS tahun ini akan lebih pro aktif menjemput bola di pasar perumahan PNS. Pihaknya akan melakukan road show ke sekitar 262 kabupaten/ kota di Indonesia untuk mengajak pemerintah daerah, developer, bank menawarkan perumahan kepada PNS.
Kemudian menghimbau PNS memanfaatkan bantuan yang disediakan Kemenpera dan Bapertarum PNS. Perubahan pola pikir PNS juga diperlukan, bahwa kepemilikan rumah sendiri merupakan aset dan memberikan ketenangan bekerja.
Suara Pembaruan
0 Comments